Bandarqq – Permainan judi kartu merupakan salah satu permainan yang paling diminati oleh banyak orang termasuk masyarakat Indonesia. Tentunya banyak sekali latar belakang mereka mengapa masih memainkan permainan taruhan yang satu ini. Entah itu karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor kebiasaan, dan sebagainya. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin canggih, dimana para pemain bisa memainkan permainan ini secara online yang hanya menggunakan smartphone yang dimiliki. Maka dari itu, para pemain taruhan tidak perlu ribet-ribet untuk datang ke arena permainan.

Namun tahukah Anda bahwa permainan yang berbau taruhan ini sangat dilarang keras oleh pemerintah Indonesia untuk dimainkan? Oleh karena itu, dalam ulasan kali ini kita akan membahas mengenai pasal-pasal pelarangan permainan judi kartu online yang perlu Anda ketahui!

Nah sebelum adanya pelarangan permainan judi bandarqq kartu online, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengenai pelarangan judi yang dilakukan secara darat (offline) dengan diresmikannya pasal 303 KUHP, pasal 303 KUHP bis serta UU No. 7 mengenai Penertiban Perjudian yang telah disahkan pada tahun 1974.

Pasal 303 KUHP

Di dalam pasal 303 KUHP mengenai pelarangan permainan judi ini mengungkapkan bahwa siapapun yang dengan sengaja menjadikan permainan taruhan ini sebagai mata pencaharian, artinya Anda memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memainkan permainan ini maka akan diancam kurungan penjara paling lama yaitu 10 tahun ataupun denda sebanyak 25 juta rupiah.

Sebelum adanya pelarangan permainan judi kartu online, pasal ini pun menjelaskan apa yang dimaksud dengan permainan judi. Nah berdasarkan pasal 303 KUHP, permainan judi merupakan permainan yang menggantungkan keuntungannya secara kebetulan termasuk melakukan pertaruhan terhadap hasil pertandingan ataupun permainan lainnya. Intinya apapun permainan yang Anda mainkan, jika itu mengandung unsur taruhan maka dapat ditindak pidana oleh pihak yang berwajib.

Pasal 303 KUHP bis

Berbeda dengan pasal sebelumnya yaitu pasal 303 KUHP, di dalam pasal 303 KUHP bis ini pelarangan permainan judi kartu terbilang lebih ringan dimana siapapun yang melanggar aturan ini akan diancam kurungan penjara paling lama 4 tahun atau didenda sebanyak 10 juta rupiah. Namun, di ayat (2) pasal 303 KUHP bis ini menyatakan bahwa bagi siapapun yang pernah dihukum sebelumnya dan ternyata terciduk lagi memainkan permainan judi ini maka akan diberikan hukuman 6 tahun penjara dengan atau dendan 15 juta rupiah.

UU No. 7 Tahun 1974

Di tahun 1974, pasal-pasal mengenai pelarangan permainan judi kartu online ini masih belum populer. Namun untuk permainan judi offline telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Di dalam undang-undang ini, peraturan tentang pelarangan judi dicantumkan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa segala bentuk apapun permainan judi termasuk ke dalam tindakan kejahatan

Kemudian untuk sanksi yang diatur dalam undang-undang ini yang ditujukan bagi siapapun yang melanggar pasal 1 dicantumkan di dalam pasal 2. Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) ini memberikan hukuman kurungan penjara selama 8 bulan atau denda sebanyak 90 ribu rupiah. Sanksi yang diatur dalam pasal ini merupakan pengubahan dari pasal 303 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya.

UU ITE Pasal 27 Ayat (2)

Untuk pelarangan permainan judi kartu online ini akhirnya disahkan oleh pemerintah pada tahun 2016, dimana sejak saat itu perkembangan dunia internet semakin maju. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang dicantumkan pada pasal 27 ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa bagi siapapun yang mencoba untuk mendistribusikan ataupun mentransmisikan informasi-informasi ataupun dokumen-dokumen yang mengandung unsur perjudian maka akan dijerat oleh pasal yang satu ini.

Sedangkan untuk ancaman bagi siapapun yang melanggar pasal 27 ayat (2) UU ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat (2). Pasal ini mengatur ancaman kurungan penjara selama 6 tahun atau denda sebanyak 1 Miliar rupiah.

Pasal 440 Ayat (1) dan (2)

Pasal lainnya yang telah diatur oleh pemerintah mengenai pelarangan permainan judi kartu online ini yaitu tercantum dalam Rancangan Undang-Undang KUHP pada pasal 440 ayat (1) dan (2). Dalam pasal ini siapapun yang memberikan penawaran atau membuka kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi baik itu dalam bentuk perseorangan atau bahkan perusahaan maka akan ditindak pidana oleh pihak yang berwajib dengan kurungan penjara selama 10 tahun atau denda sebanyak 300 juta.

Selain diatur dalam pasal 440 ayat (1) dan (2) RUU KUHP, pelarangan permainan judi juga diatur dalam pasal 441 RUU KUHP yang menyatakan setiap orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi juga akan ditindak pidana dengan kurungan penjara selama 4 (empat) tahun atau denda yang termasuk kategori 4 (sebesar 300 juta rupiah).

Nah, jika dilihat dari berbagai macam peraturan yang telah diresmikan oleh pemerintah dalam pasal-pasal yang telah dijelaskan sebelumnya membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sangat melarang permainan judi ini untuk dimainkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah banyak pasal yang telah mengatur hal tersebut masyarakat tetap memainkan permainan yang satu ini. Sehingga pemerintah harus memiliki strategi tertentu supaya bisa menegakkan peraturan mengenai pelarangan permainan judi kartu online ini!

Write Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts

Categories

Meta